Dilema Pengelolaan Perguruan Tinggi Oleh Yayasan

Harus diakui bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang didirikan oleh yayasan atau badan bentuk lain, sangat berkepentingan dalam keberlangsungan dan pengembangan sebuah PTS.

Hanya saja dalam praktiknya banyak yayasan yang bertindak sebagai pengelola. Hal ini menjadi dilema tersendiri.

Tidak sedikit adanya pertentangan antara pengurus yayasan dan pimpinan perguruan tinggi (rektor/ketua) PTS. Sehingga menimbulkan konflik yang cukup signifikan.

Kompas (21/02/2013) melansir ada sekitar 200 kasus yang mengalami konflik internal PTS yang berada di bawah naungan yayasan. Inilah realita yang sulit dibantah.

Ada penelitian menarik untuk dibaca terkait konflik pengurus yayasan dalam mengelola PTS. Penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Terbuka dan dipublikasikan Jurnal Organisasi Manajemen edisi maret 2009.

Terdapat 5 sampel penelitian dari PTS yang dikelola oleh Yayasan yang sudah berusia 4-40 tahun dan memiliki mahasiswa 2000-15000 sekaligus sudah terakreditasi BAN-PT.

Hasil penelitian menemukan bahwa sejumlah 80% ternyata ikut serta mengurusi bidang administrasi dan keuangan serta bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar.

Setiap pengurus menjalankan tugas masing-masing dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Sementara pihak pengelolaan bidang akademik diserahkan kepada PTS masing-masing.

Hasil penelitian lainnya memperlihatkan bahwa sejumlah pengurus yayasan menyatakan pernah berbeda pendapat dengan pengelola PTS disebabkan persoalan keuangan. Upaya penyelesaian ditempuh secara musyawarah mufakat.

Selain itu, kurang dari separuh yayasan yang menyetujui penerimaan dana SPP, dana pembangunan dan lainnya langsung disetor ke rekening yayasan.

Selebihnya pengurus yayasan menyetujui pembayaran uang dari mahasiswa tidak dikirim ke yayasan tapi ke kampus.

Sementara pengeluaran untuk pembayaran gaji pegawai dan kegiatan operasional sehari-hari.

Menurut pengakuan sebagian responden, mereka selalu mengusulkan kepada pengurus yayasan setiap kali memerlukan dana.

Lalu kemudian diproses oleh yayasan, baru dana tersebut bisa dicairkan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembagian tugas dan wewenang antara pengurus yayasan dan pengelola universitas tidak seimbang.

Karena pengurus yayasan sangat membantu dalam pengelolaan bidang administrasi dan kuangan PTS.

Hanya sebagian kecil saja yayasan memberikan wewenang kepada pihak kampus untuk mengelola keuangannya secara proposional.

Dari penelitan di atas, agaknya harus dibahas tentang tugas dan wewenang antara yayasan dan pengelola kampus.

Agar PTS bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengaturannya.

Agar tidak menjadi dilema dan timbulnya konflik internal dapat diredam sedini mungkin.

Tinggalkan Balasan